DESAIN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI PEMKOT MAKASSAR

DESAIN EFEKTIVITAS STRUKTUR ORGANISASI PEMKOT MAKASSAR

 Oleh

IRWAN ADE SAPUTRA

Pendahuluan

Eksistensi lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang mengatur Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, bahwa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini ketika itu tepatnya pada tanggal 17 Februari 2003 tidak lain dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mana sebelumnya telah dikeluarkan peraturan yang sama yakni Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Akan tetapi ternyata setelah dievaluasi selama berjalan tiga tahun dipandang peraturan ini tidak lagi relevan dengan keadaan dan perkembangan penataan pemerintah daerah saat itu. Oleh karenanya setelah diterbitkannya PP Nomor 8 Tahun 2003 maka dengan sendirinya PP No.84/2000 tidak lagi berlaku. Selain hal tersebut bahwa pada dasarnya eksistensi PP Nomor 8 Tahun 2003 dalam materi seluruh diktum pasal yang dihasilkan merupakan refleksi formal dari penafsiran dan penjabaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang yang telah terbit sebelumnya, seluruh atau katakanlah hampir sebagian besar materi diktumnya sudah sangat berubah atau sama sekali berbeda dengan kondisi actual penyelenggaraan pemerintahan saat ini, sehingga pada hakekatnya keberadaan PP Nomor 8 Tahun 2003 pada konteks kebutuhan otonomi daerah saat ini pada hakekatnya sudah dapat dikatakan relatif ketinggalan zaman. Oleh karena demikian itulah secara postulat, mengapa para Kepala Daerah ; Gubernur, Bupati, Wali Kota ataupun para kepala jawatan dinas/kantor atau badan di daerah-daerah saat ini banyak yang seolah-olah mengabaikan PP Nomor 8 Tahun 2003 ini karena sesungguhnya nuansa kogniktif yang terkandung dalam pasal demi pasal pada dasarnya sudah tidak lagi sesuai dengan konteks kebutuhan perkembangan pemerintahan saat ini.

Keluarnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah merupakan salah satu upaya dari pemerintah pusat untuk menciptakan organisasi publik yang responsife dan efektif yang dapat mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin optimal. Hal ini bisa diwujudkan melalui Desain organisasi Pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan unsur pendukung (auxiliary) adalah Lembaga Teknis Daerah (Lemtekda) sedangkan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf. Lebih lanjut dalam Pasal 15 disebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Lembaga teknis daerah dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Namun jika melihat dari terapan fungsi masing-masing satuan unit kerja, maka diantara ketiga bentuk Lemtekda tersebut yang memegang dan melaksanakan fungsi auxiliary services adalah Badan. Dari hal tersebut jelas bahwa Lemtekda melaksanakan fungsi auxiliary services di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah ini hanya mencakup pada dimensi-dimensi struktur organisasi yaitu (1) kompleksitas diferensiasi vertikal, horizontal, dan parsial; (2) formalisasi penataan; (3) sentralisasi dan desentralisasi kewenangan. Evaluasi terhadap dimensi-dimensi struktur organisasi dimaksud merupakan langkah awal (initial step) untuk mengarah pada pencapaian kinerja organisasi pemerintah pada umumnya.

Desain organisasi telah menjadi inti kerja manajerial karena usaha-uasaha sebelumnya untuk mengembangkan teori manajemen. Kepentingan keputusan desain telah menstimulasi minat yang besar atas topik bahasan. Manajer dan pakar teori perilaku organisasi dan peneliti telah berkontribusi terhadap apa yang disebut sebagai badan bacaan yang dapat dipertimbangkan. Manajer yang menghadapi perlunya mendesain struktur organisasi adalah pada posisi tidak kehilangan ide. Sangat berbeda, bahan desain organisasi telah mempunyai sejumlah ide yang menimbulkan konflik yakni bagaiaman suatu organisasi didesain mengoptimalkan efektifitas.

Desain organisasi publik (birokrasi pemerintah daerah) yang mencakup struktur, proses, strategi, kultur, dan teknologi berdasarkan kondisi dan budaya lokal, sangat tepat untuk dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai repleksi dari tujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini penting dilakukan oleh karena dalam situasi seperti sekarang belum ada suatu struktur, proses, strategi dan kultur, teknologi yang dapat berlaku umum bagi semua pemerintah daerah, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi lokal. Yang terpenting bagi pemerintah daerah adalah apresiasi terhadap kebutuhan dan perkembangan lingkungan organisasi, untuk mencapai tingkat keseimbangan organisasi yang tepat dari segi struktur, proses, strategi dan kultur yang mereka adopsi.

Dimensi kelembagaan merupakan sesuatu yang krusial berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu perlu pengkajian dan perumusan mengenai bentuk, struktur, fungsi jumlah, dan jenis lembaga yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, efisiensi, efektivitas, serta potensi dan kebutuhan daerah secara realisasi Dengan demikian perumusan rancangan kelembagaan pemerintah daerah mungkin melahirkan variasi jumlah kelembagaan yang berbeda. Namun yang pasti bahwa secara teori, kewenangan tidak identik dengan keharusan pembentukan lembaga.

Pengkajian tentang kelembagaan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 dibeberapa daerah kabupaten dan kota di Indonesia menunjukkan bahwa desain kelembagaan pemerintah daerah sangat bervariasi antara satu daerah dengan daerah lainnya, baik dalam arti jumlah, jenis, nomenklatur maupun kelembagaannya. Perbedaan itu didasarkan pada kriteria kebutuhan, potensi, dan daya dukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberlakuan PP Nomor 41 Tahun 2007 ini telah menyebabkan semua daerah baik pada tingkatan provinsi sampai kabupaten/kota kemudian melakukan Desain terhadap organisasi Pemerintah daerahnya. Dalam implementasinya, Desain organisasi Pemerintah Daerah terutama di Kota Makassar ini tenyata menimbulkan beberapa konsekuensi dan permasalahan.

Permasalahan lainnya, adalah meningkatnya kecenderungan untuk merekrut dan mempromosikan pegawai yang merupakan putera asli daerah, sehingga penerimaan pegawai sering kali tidak diawali dengan analisis kebutuhan yang rasional, tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan euforia reformasi yang masih banyak dirasakan di daerah-daerah. Di samping itu ditemukan juga adanya beberapa pejabat daerah yang terlibat KKN, birokrasi lamban, tidak responsif, tidak transparan, dan sebagainya.

Desain Stuktur Organisasi

Organisasi merupakan suatu system yang terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur dan menganggap bahwa factor lingkungan sebagai input. Organisasi selalu peka dan berupaya untuk selalu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada faktor-faktor lingkungan eksternal.

Element kunci suatu organisasi bukanlah suatu bangunan atau seperangkat kebijakan dan prosedur organisasi terdiri dari orang-orang dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Suatu organisasi ada ketika orang-orang saling berhubungan dengan satu sama lain melaksanakan fungsi penting yang membantu pecapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi formal di bagi menjadi dua yaitu : Yang pertama adalah Model struktur dimana kita dapat mempergunakan prinsip-prinsip teori organisasi dan yang kedua adalah dimensi-dimensi dasar struktur yang akan menentukan kegiatan-kegiatan dan hubungan-hubungan yang harus dilakukan dan tingkat spesialisasi yang dapat diberikan.

Sebuah organisasi, ketika berdiri tentunya memiliki maksud (intention) kenapa bentuknya seperti tersebut. Bentuk formal organisasi diharapkan merupakan bentuk terbaik yang mendukung sepenuhnya pencapaian sasaran sang pendiri atau visi organisasi tersebut. Konfigurasi formal itulah yang dinamakan sebagai struktur organisasi. Namun, sayangnya kadang antara pembentukan struktur organisasi dengan relasi/hubungan formal didalamnya belum sepenuhnya ’berjabat erat’ dengan visi organisasi. Kadang ada yang ’mismatch’ atau tidak ’link’ dengan sasaran strategis organisasi. Bahkan dalam beberapa hal tidak sepenuhnya mencerminkan aturan dasar (basic principle) struktur organisasi yang baik. Karena itulah, pembentukan struktur organisasi yang tepat merupakan syarat utama yang penting agar visi organisasi dapat tercapai.

Struktur organisasi merupakan perwujudan yang menetukan hubungan diantara fungsi-fungsi dalam suatu organisasi serta wewenang dan tanggung jawab setiap anggita organisasi yang menjalankan masing-masing tugasnya. Berikut ini akan dibahas tiga model struktur organisasi yang dikenal Model tradisional, Model hubungan manusiawi, dan Model sumber daya manusia yaitu : Model Struktur Tradisional secara esensial adalah piramid. Piramit dapat menunjukan suatu kombinasi hirarki berbagai modul yang didasarkan pada konsep-konsep desain organisasi tradisional. Masing-masing tingkatan hirarkis menggambarkan segmen struktur (satuan kerja, departemen, divisi, bagian, dan sebagainya) dan hubungan-hubungan pekerjaan atasan-bawahan. Model Hubungan Manusiawi tidak mengalami perubahan mendasar dalam struktur formalnya dibandingkan model tradisional. Model hubungan manusiawi secara eksplisit mengakui bahwa orang tidaklah selalu bertindak persis segaris dengan posisi-posisi dan hubungan-hubungan menurut struktur formalnya. Walaupun model hubungan manusiawi mengukapkan ketidak sempurnaan tetapi struktur hubungan manusiawi tidak menyarankan struktur hubungan manusiawi tidak menyarankan struktur formalnya dimodifikasi. berikut teknik-teknik dan prilaku-prilaku strukjtual”off line”

Istilah desain organisasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan organisasi yang berada pada unsur-unsur terpisah yang dipadukan untuk menciptakan organisasi dan memperhatikan bagiamana bagian-bagian serta unsur-unsur itu dapat dianalisis dan diperbaiki.  Salah satu cara membentuk struktur organisasi adalah dengan membuat desain organisasi (organization design Robbins,1994).  Desain organisasi adalah pengkonstruksian dan pengubahan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Desain organisasi sendiri merupakan pembentukan peran (roles), aktifitas pengolahan (process), dan bentuk hubungan formal (formal relationship) dalam suatu organisasi (Robbins, 1994).

Didalamnya, ada pengembangan struktur keseluruhan di dalam organisasi baik unit maupun sub-sub unitnya, serta definisi peran dan proses yang lebih detil dalam unit maupun sub unit tersebut. Menurut Wagner III & Hollenbeck (1998:302), organization design adalah the process of managing organization structure – has important implication for the competitiveness and continued survival of business organization.

Desain organisasi meliputi kreasi peranan, proses, dan hubungan pelaporan formal dalam organisasi. Orang dapat membedakan antara dua tahap proses desain organisasi: strategic grouping, yang mendirikan struktur keseluruhan organisasi, utamanya sub-unit dan hubungan mereka, dan operational desain, yang menetapkan lebih terperinci peranan dan prosesnya. Adalah penting membedakan antara desain organisasi dan teori organisasi. Teori organisasi terutama memusatkan pada menggambarkan dan memahami bagaimana organisasi berfungsi. Sedangkan desain organisasi adalah lebih normatif, dan berorientasi membantu memproduksi kerangka kerja dan alat yang diperlukan untuk membuat organisasi efektif.

Desain organisasi diawali dengan membuat strategi seperangkat petunjuk keputusan dengan mana para anggota akan memilih tindakan yang tepat. Strategi berasal dari statemen yang jelas, pernyataan tentang tujuan,  dan visi,  yang diturunkan dari filosofi dasar organisasi. Strategi mempersatukan tujuan dari organisasi dan anggota fokus ke arah tindakan yang dirancang memenuhi hasil diinginkan.

Robbins (1994) mengatakan formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi itu distandarisasi. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakannya dan bagaimana ia harus mengerjakannya Jika formalisasi rendah perilaku pegawai relatif tidak terprogram.  Makin besar standarisasi makin sedikit pula jumlah masukan bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Standarisasi ini bukan saja melenyapkan kemungkinan para pegawai untuk berperilaku secara lain tetapi juga menghilangkan kebutuhan bagi pegawai untuk mempertimbangkan alternatif (Robbins,1994).

Prosedur yang ditetapkan itu untuk memastikan terjadinya standarisasi proses kerja sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing dan adanya keseragaman untuk mengatur perilaku aparatur pelaksana. Standarisasi pekerjaan melalui buku manual, uraian pekerjaan dan tingkat kepatuhan aparatur terhadap aturan sebagai cerminan formalisasi ternyata ditanggapi oleh sebagian kecil aparatur dengan tingkat kepatuhan yang sangat tergantung pada keadaan dan masalah yang dihadapi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa formalisasi bukanlah peletakan aturan yang permanen karena keadaan yang menentukan tingkat formalisasi yang cocok dapat berubah.

Sentralisasi menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatan (hierarkhi) dalam organisasi. Sebagaimana dikatakan Robbins (1994) bahwa sentralisasi menyangkut tingkat di mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal di dalam organisasi. konsentrasi yang tinggi menyatakan adanya sentralisasi yang tinggi, sedangkan konsentrasi yang rendah menunjukan sentralisasi yang rendah atau yang disebut desentralisasi. Dilihat dari letak letak pengambilan keputusan dan hierarkhi struktur maka dapat dibedakan antara keputusan-keputusan  yang dilakukan di tingkat hierarkhi teratas dan keputusan-keputusan yang dilakukan ditingkat hierarkhi lebih rendah, pengambilan keputusan pada tingkat hirarkhi terbawah disebut desentralisasi.

Robbins & Judge (2008), menyatakan sentralisasi (centralization) mengacu pada tingkat sampai sejauh mana pengambilan keputusan dikonsentrasikan pada satu titik tunggal dalam organisasi. konsep tersebut merujuk pada wewenang formal yaitu hak-hak yang melekat pada posisi seseorang. Suatu organisasi sentralistis jika manajemen puncak membuat keputusan-keputusan kunci organisasi dengan meminta sedikit masukan atau tanpa masukan sama sekali dari personel tingkat bawah. Sebaliknya, semakin banyak personel tingkat bawah yang memberikan masukan atau secara aktual diberi kebebasan memilih untuk membuat keputusan, semakin desentralisasi suatu organisasi. Dalam organisasi yang desentralisasi, tindakan untuk memecahkan masalah dapat diambil dengan lebih cepat, lebih banyak orang bisa memberikan masukan bagi keputusan, dan karyawan/pegawai lebih kecil kemungkinannya merasa terasing dari mereka yang membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupan kerja mereka.

Konsep Efektivitas Organisasi

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Tinjauan literatur tentang efektivitas oragnisasional menunjukkan bahwa ada rasa ketidakpuasan dengan dua pendekatan efektivitas yang dominan dan model system. Gibson (1997) mengungkapkan tiga pendekatan mengenai efektivitas yaitu:

Pendekatan Tujuan. Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektivitas merupakan pendekatan tertua dan paling luas digunakan. Pendekatan Teori Sistem. Teori sistem menekankan pada pertahanan elemen dasar masukan-proses-pengeluaran dan mengadaptasi terhadap lingkungan yang lebih luas yang menopang organisasi. Teori ini menggambarkan hubungan organisasi terhadap sistem yang lebih besar, diman organisasi menjadi bagiannya.

Pendekatan Multiple Constituency. Pendekatan ini adalah perspepktif yang menekankan pentingnya hubungan relatif di antara kepentingan kelompok dan individual dalam hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan pentingnya hubungan relatif diantara kepentingan kelompok dan individual dalam suatu organisasi. Dengan pendekatan ini memungkinkan mengkombinasikan tujuan dan pendekatan sistem guna memperoleh pendekatan yang lebih tepat bagi efektivitas organisasi.Keberhasilan pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Richard M Steers   (1985) Pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat mencapai efektivitas organisasi, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dengan mempertimbangkan indicator-indikator yang menjadi ukuran efektivitas organisasi Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985) sebagai berikut: (1) Produktivitas. (2) Kemampuan berlaba. (3) Kesejahteraan pegawai.  Secara lebih operasional, Emitai Atzoni (1985) mengemukakan “efektivitas organisasi akan tercapai apabila organisasi tersebut memenuhi kriteria mampu beradaptasi, berintegrasi, memiliki motivasi, dan melaksanakan produksi dengan baik”.

Kelangsungan hidup Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Menurut pendapat Richard M. Steers dalam bukunya  “Efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: Kualitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi; Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan; Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik; Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut; Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi; Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya; Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu; Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki; Motivasi artinya adanya kekuatan yang mucul dari  setiap individu untuk mencapai tujuan; Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan; Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan; (dalam Steers, 1985).

Analisis Dimensi Efektivitas Organisasi terhadap Sekretariat Kota Makassar

Perubahan struktur organisasi ini juga dilakukan di Sekertariat Kota Makassar melalui kegiatan mendesain ulang organisasi satuan kerja perangkat daerah yang dimiliki. Proses mendesain ulang organisasi atau restrukturisasi organisasi oleh Sekertariat Daerah Kota Makassar inilah yang merupakan perhatian dalam tulisan ini. Oleh karena itu pembahasan pada sub-bab ini berisi uraian penjelasan tentang Desain struktur organisasi satuan kerja perangkat sekertariat Daerah Kota Makassar yang menyangkut kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi.

Kompleksitas mempengaruhi efektivitas organisasi dan ada hubungan yang kuat, dengan demikian perlu diperhatikan tingkatan dan besaran struktur dengan banyaknya unit-unit organisasi dalam mendesain suatu organisasi. Semakin tinggi dan lebarnya suatu struktur organisasi dan disertai dengan banyaknya unit-unit organisasi yang dibentuk dan tidak ditempatkan di suatu tempat sudah tentu memerlukan pegawai yang banyak yang pada akhirnya akan menimbulkan kompleksitas dalam suatu organisasi. Berdasarkan pendapat Robbins (1994 : 67) menyatakan bahwa semakin banyak pekerjaan yang dilakukan maka dengan sendirinya juga memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus maka berarti semakin kompleks organisasi tersebut. Dengan demikian semakin tinggi atau lebarnya suatu struktur organisasi disertai dengan unit-unitnya yang tersebar pasti memerlukan sejumlah pegawai dengan pengetahuan dan ketrampilan khusus harus diperhatikan secara baik dalam mendesain suatu organisasi sehingga tidak menciptakan suatu kompleksitas yang dapat menghambat efektivitas suatu oganisasi.

Data-data di atas menunjukkan tingkatan struktur organisasi Sekertariat Daerah Kota Makassar setelah dilakukan Desain struktur organisasi masih tinggi. Ini terjadi karena Desain struktur organisasi memberikan perubahan terhadap struktur yang dimiliki secara signifikan. Ini mengisyaratkan kompleksitas dalam sistem pemerintahan di daerah ini masih terjadi dan berpengaruh kuat. Kompleksitas akan terjadi bila strukur organisasi masih tinggi tingkatannya dan lebar bangunannya. Struktur yang masih lebar menunjukan masih banyak terdapat unit-unit tugas dalam satuan kerja perangkat daerah. Demikian juga dengan struktur yang masih dalam atau tinggi menunjukan masih terdapat banyak tingkatan dalam struktur yang ada. Bahkan dengan masih banyaknya unit kerja yang dibentuk yang menggambarkan unit-unit organisasi di sekertariat pemda Makassar tersebar dengan bidang-bidang yang ada. Dengan masih lebarnya dan tinggi struktur serta banyaknya satuan kerja perangkat daerah yang ada menunjukan kompleksitas atau tingkat differensiasi secara vertikal maupun horisontal serta spasial dalam suatu organisasi.

Tingkat Fomalisasi pada organisasi pemerintah tercermin dari pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan  yang dilaksanakan oleh aparatur yang dijalankan atas dasar standarisasi, peraturan, dan prosedur kerja. Jika sebuah pekerjaan sangat diformalisasikan maka pemegang pekerjaan itu hanya mempunyai sedikit kebebasan mengenai apa yang harus dikerjakan, bilamana mengerjakkannya dan bagaimana ia harus mengerjakannya Jika formalisasi rendah perilaku pegawai relatif tidak terprogram. Makin besar standarisasi makin sedikit pula jumlah masukan bagaimana suatu pekerjaan harus dilakukan oleh seorang pegawai. Menurut Robbins (1994:103) Standarisasi ini bukan saja melenyapkan kemungkinan para pegawai untuk berperilaku secara lain tetapi juga menghilangkan kebutuhan bagi pegawai untuk mempertimbangkan alternatif. Untuk mengetahui dimensi formalisasi yang menyangkut standarisasi pekerjaan, peraturan dan prosedur kerja melalui desain struktur organisasi satuan kerja perangkat Sekertariat Daerah Kota Makassar diperoleh informasi melalui pengolahan data SPSS yang menguraikan bahwa :

Formalisasi dengan nilai pengaruh sebesar 0,186 berarti Formalisasi yang tinggi akan meningkatkan efektivitas organisasi sebesar 0,186 atau sebesar 18,6 % dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya ada pengaruh signifikan antara kompleksitas terhadap efektivitas organisasi.

Data-data tersebut mengambarkan proses desain struktur organisasi di Sekertariat Daerah Kota Makassar dalam melakukan atau mengatur serta menyediakan standarisasi pekerjaan, menyediakan peraturan dan prosedur pekerjaan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur di Sekertariat Daerah Kota Makassar. Dengan adanya ketiga indikator yang disebutkan sebelumnya memperlihatkan Desain struktur organisasi yang dilakukan menyiapkan secara tertulis pengaturan tentang kualitas pekerjaan dan hasil minimum yang harus dicapai oleh seorang pegawai, peraturan untuk mengatur perilaku pegawai apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti oleh pegawai dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan.  Pada kesimpulannya, Desain Struktur organisasi yang dilakukan oleh Sekertariat Daerah Kota Makassar menyangkut standarisasi, peraturan, dan prosedur pekerjaan tertulis untuk menentukan tindakan para pegawai atau formalitas.

Sentralisasi menunjukkan pembagian kekuasaan menurut tingkatan (hirarkhi) dalam organisasi. Seperti yang dikatakan Robbins (1994:102) bahwa sentralisasi menyangkut kekuasaan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Dilihat dari letak pengambilan keputusan dan hirarkhi struktur maka dapat dibedakan antara keputusan-keputusan yang dilakukan di tingkat hirarkhi teratas dan keputusan-keputusan yang dilakukan ditingkat hirarkhi lebih rendah atau dari bawah, pengambilan keputusan pada tingkat hirarkhi terbawah disebut desentralisasi.

Untuk mengetahui dimensi sentralisasi yang menyangkut  bentuk proses pengambilan keputusan dan pengawasan melalui desain struktur organisasi satuan kerja perangkat Sekertariat Daerah Kota Makassar diperoleh informasi melalui pengolahan data SPSS yang menguraikan bahawa : Variabel Sentralisai dengan nilai pengaruh sebesar 0,285 berarti bahwa Sentralisasi yang tinggi akan meningkatkan Efektivitas organisasi  sebesar 0,285 atau sebesar 28,5 %. dengan tingkat signifikansi sebesar 0,016 < 0,05 berarti H1 diterima yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Sentralisasi dengan Efektivitas organisasi

Keterangan yang tersebut di atas lebih memperjelas pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat substantif yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi setiap organisasi perangkat daerah yang ada di Sekertariat Daerah Kota Makassar dilakukan secara desentralisasi pada unit masing-masing. Pengambilan keputusan yang dibuat hanya berada di lingkungan unit-unit tersebut sesuai dengan bidang kegiatan-kegiatan masing-masing. Pengambilan keputusan berhubungan pemberdayaan setiap oragnisasi perangkat sekertariat daerah yang dimiliki dan di dalamnya juga pemberdayaan setiap aparatur yang terdapat di setiap satuan kerja perangkat sekertariat daerah, ini menandakan proses restrukturisasi organisasi memberikan perubahan yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dan dilakukan secara terbuka merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik, tetapi sebaliknya bila dilakukan secara tertutup dan  tidak melakukan secara desentralisasi yang baik merupakan ciri dari sistem kepemerintahan yang tidak baik.

Dari pembahasan-pembahasan desain struktur organisasi yang dilakukan oleh Sekertariat Daerah Kota Makassar dapat diidentifikasi sebagai berikut

  • Restrukturisasi organisasi dilakukan menyangkut dimensi kompleksitas dengan terlihatnya struktur yang lebar (horisontal), tinggi atau dalam tingkatanya (vertikal), dan unit-unit satuan organisasi yang masih banyak;
  • Dimensi formalitas dalam restrukturisasi organisasi disebabkan disediakan secara tertulis tentang standarisasi pekerjaan, peraturan dan prosedur pekerjaan untuk menentukan tindakan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  • Dimensi sentralisasi dalam restrukturisasi terlihat dari proses pengambilan keputusan yang sudah diserahkan dan dilakukan oleh masing-masing satuan kerja perangkat sekertariat daerah begitu juga dengan mekanisme pengawasan yang diberikan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja perangkat daerah, walaupun pada akhirnya keputusan tertinggi ada pada pimpinan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Desain Organisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap Efektivitas organisasi  dengan melihat pengaruh variabel-variabel yang menjelaskan desain organisasi Secara simultan menunjukkan bahwa Kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi yang berarti bahwa peningkatan Kompleksitas, formalisasi dan sentralisasi akan mempengaruhi peningkatan Efektivitas organisasi Pemerintah Kota Makassar dan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Secara parsial menunjukkan bahwa variabel Kompleksitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompleksitas yang dimiliki pegawai, maka akan semakin meningkatkan Efektivitas organisasi Pemerintah  Kota Makassar. Dan Secara parsial menunjukkan bahwa variabel Formalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas organisasi hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Formalisasi, maka akan semakin meningkatkan pula meningkatkan Efektivitas organisasi Pemerintah  Daerah Kota Makassar.

Secara parsial Sentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas organisasi, hal ini menunjukkan bahwa semakin Sentralisasi sebuah pekerjaan maka akan semakin meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s